TASIKMALAYA Jawa Barat,onnewsone.com –
Kekerasan terhadap perempuan dan anak, merupakan momok yang menakutkan di kehidupan sehari-hari yang bisa menjadikan korbannya trauma yang berkepanjangan, maka dari itu kita sebagai manusia yang beradab perlu mencegah agar tidak terjadi hal demikian.
“Semua Pihak harus terlibat dan berkewajiban untuk mencegahnya, dan untuk terwujudnya kota Tasikmalaya ramah perempuan dan anak kita perlu kerjasama terutama kepekaan dan atensi dari para wakil Rakyat di DPRD kota Tasikmalaya. Tapi kenyataannya DPRD Kota Tasikmalaya malah hanya berdiam diri saja atau jangan-jangan mereka setuju dengan kekerasan”, demikian kata pemerhati sosial Ir.H Taufiq Rahman SH.,MH . CPCLE Kamis (2/3/2023)
Kata H Taufiq memaparkan bahwa pihaknya telah berkirim surat kepada DPRD kota Tasikmalaya untuk permohonan audensi terkait hal ini, namun sudah beberapa kali dikonfirmasi masih belum ada jawaban, ” kalau kenyataannya anggota DPRD yang notabene sebagai wakil rakyat tidak respon terhadap nasib perempuan dan anak yang nyata nyata telah menuai korban, maka sebenarnya DPR itu mewakili siapa ? Kota Tasikmalaya Ramah Perempuan dan Anak hanya jadi slogan dan isapan jempol semata. Kita harus mulai mengkampanyekan Jangan pilih wakil Rakyat yang tidak peduli Perempuan dan anak-anak” tegasnya.
Menurut Taufiq Rahman yang juga menjadi Anggota RANHAM Pemerintah Kota Tasikmalaya, dirinya selaku anggota RANHAM merasa malu bagaimana bisa di Kota yang mendapat penghargaan Kota Ramah Perempuan dan Anak dari Kemenkumham RI, tetapi pelaku kejahatan terhadap Perempuan dan Anak yang nota bene PNS , bisa tetap mendapat keistimewaan dari Pemkot Tasikmalaya dan DPRD begitu Abainya “
Selanjutnya hal kekerasan terhadap perempuan dan anak ini mendapat atensi dari Presiden KMRT Hendar, hingga beliau menyebut bahwa Kita semua tidak membenarkan apapun bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan anak, apalagi jika melihat dalam kasus ini yang pelakunya adalah oknum PNS yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya, yang seharusnya memegang teguh dan juga menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan serta taat dan patuh pada Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pemerintah dan DPRD Kota Tasikmalaya Harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut,
“Kami dari KMRT juga akan mengrimkan Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Hak Asasi Manusia untuk ikut andil mendampingi permaslahan tersebut” tegas Hendar saat dihubungi melalui sambungan celuler.
