TASIKMALAYA Jawa Barat,OnNewsone.com – Dinas Pendidikan kota Tasikmalaya disuguhi beberapa pertanyaan terkait tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS), pendidikan inklusif, serta transparasi anggaran di lingkungan Disdik Kota Tasikmalaya oleh Mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bergerak Spontan (MBS) dalam acara audiensi bersama komisi IV DPRD kota Tasikmalaya.
Ada empat tuntutan utama saat audiensi tersebut diantaranya pembentukan Satgas Anak Tidak Sekolah berbasis partisipasi publik, perbaikan komunikasi data agar tidak terjadi misinformasi, realisasi pendidikan inklusif yang layak, serta perwujudan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.
Dalam moment tersebut MBS yang di ketuai oleh Rio Pamungkas mengungkap kekecewaannya terhadap implementasi pendidikan inklusif di sekolah negeri. realita lapangan menunjukkan fasilitas dan tenaga pengajar bagi anak berkebutuhan khusus masih sangat minim di Kota Tasikmalaya belum berjalan sesuai amanat undang-undang dan regulasi yang ada
Selain itu ada ketidakjelasan data ATS yang sempat simpang siur serta mempertanyakan komitmen anggaran pemerintah. Berdasarkan temuan data pengadaan barang dan jasa tahun 2025 dan 2026, Dinas Pendidikan justru mengalokasikan anggaran hingga ratusan juta rupiah untuk pos operasional yang dinilai kurang mendesak.
“Dinas yang selalu bilang tak ada anggaran, padahal kami menemukan data ternyata anggaran itu ada, tapi di peruntukan untuk yang lain seperti ATK, perjalanan dinas,print dokumen, hotel, mamin dengan angka yang sangat tinggi, kenapa tidak di alokasikan kepada hal yang lebih bermanfaat ?,Kenapa pos anggaran seremonial itu ada, tapi untuk penanganan ATS dan pemenuhan hak dasar anak selalu dibilang tidak ada dana?, bahkan kami juga mendapat temuan yaitu pengadaan anggaran tapi tdk ada namanya tidak tahu untuk apa alokasinya”,
Selanjutnya MBS menghimbau agar pemerintah segera memasukkan kurikulum edukasi pencegahan kekerasan seksual sejak dini di tingkat PAUD dan TK, mengingat maraknya kasus pelecehan akhir-akhir ini.
MBS juga membahas terkait berita di media online terkat seorang siswi yatim piatu kesulitan untuk melanjutkan sekolah ketingkat SMP karena ketidak mampuannya dalam hal biaya, MBS menghimbau agar pihak yang berwenang DPRD komisi IV dan DISDIK untuk memperhatikan agar tidak terulang hal seperti itu lagi.
DISDIK KOTA TASIKMALAYA MENJAWAB
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Rojab Risman Taufik, menjawab bahwa pergeseran angka ATS bersifat dinamis karena terus diperbarui melalui sinkronisasi NIK, Dapodik, dan data kependudukan.
Rojab merinci berdasarkan data Disdik terbaru, jumlah ATS di Kota Tasikmalaya sebelumnya sempat menyentuh 7.558 anak. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi (verval) di lapangan, sebanyak 2.703 anak berhasil dikembalikan ke bangku sekolah.
“Berarti saat ini masih tersisa sekitar 4.607 anak yang masuk kategori ATS. Angka inilah yang sekarang menjadi fokus penuh penanganan pemerintah daerah,” sebut kadisdik dalam audiensi.
Penjelasan Rojab selanjutnya bahwa perubahan data ATS dipengaruhi berbagai faktor, seperti anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, hingga pernikahan dini. Untuk mempercepat penanganan, Disdik tengah menyiapkan dashboard pemantauan ATS hingga tingkat RT/RW serta membentuk Satgas ATS lintas sektoral.
Lalu terkait siswa yatim piatu yang kesulitan untuk melanjutkan sekolah Disdik melalui Kabid SMP menyebut bahwa Disdik telah memberi bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa yatim piatu berupa Seragam sekolah,buku, sepatu juga tas sekolah.
(HAdam)
