TASIKMALAYA Jawa Barat,Onnewsone.com — Tata kelola anggaran di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya menuai kritik tajam. Sejumlah program kerja yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai gagal mencapai target dan terkesan tanpa arah. Salah satu sorotan utama tertuju pada proyek Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir yang tak kunjung berfungsi secara maksimal, demikian yang dikatakan Agus Aktivis Pemerhati Lingkungan Kota Tasikmalaya.
Meski telah berjalan hampir setengah tahun,di sebutkan Agus,bahwa pengoptimalan IPAL TPA Ciangir terbukti belum memberikan dampak signifikan. Di lapangan, aliran limbah lindi (leachate) masih terlihat mengalir deras tanpa pengolahan yang memadai, langsung mencemari aliran Sungai Cipajaran. Kondisi ini membahayakan ekosistem sungai dan kesehatan masyarakat di sekitarnya.
“Pengelolaan limbah cair di TPA Ciangir terkesan ada pembiaran, hampir enam bulan berjalan, aliran lindi tetap mencemari Sungai Cipajaran tanpa ada solusi konkret.”ujar Agus.
Deretan Infrastruktur Yang Mangkrak dan Tak Berfungsi
Tak hanya persoalan limbah, ketidakjelasan manajemen anggaran DLH Kota Tasikmalaya juga terlihat dari pengerjaan fisik di area TPA Ciangir
Jembatan Timbang: Fasilitas vital untuk mengukur tonase sampah ini sudah sekian lama dibiarkan tak dapat digunakan, sehingga proses rekapitulasi volume sampah harian menjadi tidak presisi.
Jalan Lingkar TPA: Pengerjaan jalan pendukung operasional armada sampah ini terkesan tersendat dan jauh dari kata optimal.
Bangunan Saung Misterius: Yang tak kalah janggal, terdapat proyek pembuatan saung di area TPA. Selain peruntukannya yang tidak jelas sejak awal, bangunan fisik saung tersebut kini dilaporkan sudah mengalami kerusakan sebelum memberikan manfaat nyata.
Manajemen Dinilai Kalang Kabut dan Minim Perencanaan
Akumulasi dari deretan proyek yang tidak terarah ini memperkuat anggapan publik bahwa DLH Kota Tasikmalaya kehilangan fokus dan orientasi dalam mengeksekusi anggaran daerah. APBD yang seharusnya dialokasikan untuk pembenahan lingkungan hidup yang berkelanjutan justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran (inefficiency).
“Masyarakat dan pengamat kebijakan daerah kini mendesak adanya evaluasi menyeluruh serta audit transparan terhadap realisasi anggaran proyek-proyek di lingkungan DLH Kota Tasikmalaya demi menghentikan dampak pencemaran lingkungan yang semakin meluas” tutupnya.
(Hadam)
