BANDUNG Jawa Barat,onnewsone.com – Polemik Pengangkatan Anggota Dewas BLUD RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya di gugat Ke PTUN dan hari ini kamis 12 November 2026 mulai di sidangkan namun wali kota atau perwakilannya tidak hadir. Alasan ketidak hadirannya menurut informasi yang di dapat karena tergugat belum menerima surat gugatan.
Pokok Sengketa Gugatan terhadap Wali Kota Tasikmalaya adalah pengangkatan dewan pengawas RSUD dr. Soekardjo untuk periode 2026–2031. Penggugat mempersoalkan aspek prosedur dan kewenangan dalam proses pengangkatan tersebut.
“Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan tidak hadir mengikuti agenda pemeriksaan persiapan perkara tersebut,dan alasan Ketidakhadiran itu menjadi sorotan setelah muncul alasan bahwa pihak tergugat belum menerima surat gugatan”, demikian ujar pengugat Ir.H Taufiq Rahman S.H., M.H., CPCLE.saat di konfirmasi seusai sidang.
Ketidakhadiran Wali Kota Tasikmalaya maupun perwakilannya dalam agenda pemeriksaan persiapan menurut penggugat menjadi sorotan dan perhatian tersendiri. Sebagai pejabat yang menerbitkan keputusan administrasi, Wali Kota Tasikmalaya memiliki kepentingan hukum untuk memberikan penjelasan serta mempertahankan keabsahan keputusan yang disengketakan.
Meskipun demikian, kehadiran kepala daerah secara pribadi tidak selalu diwajibkan dalam setiap tahapan persidangan PTUN. Pihak tergugat dapat diwakili oleh kuasa yang sah sesuai ketentuan hukum acara. Dalam perkara ini, persoalan yang disoroti penggugat adalah tidak hadirnya pihak tergugat maupun perwakilannya, disertai alasan belum menerima gugatan.
Penggugat menilai, sulit memahami apabila Pemerintah Kota Tasikmalaya belum mengetahui adanya gugatan yang telah menjadi perhatian publik dan ramai diberitakan. Persoalan ini pun memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan Pemerintah Kota Tasikmalaya menghadapi proses hukum atas keputusan pengangkatan dewan pengawas RSUD dr. Soekardjo periode 2026–2031.
Ujar H Taufiq, walaupun sudah ramainya pemberitaan tentang gugatan ini tidak serta-merta membuktikan bahwa surat panggilan maupun dokumen gugatan telah diterima secara resmi oleh tergugat. Karena itu, persoalan penyampaian dokumen dan pemanggilan secara patut menjadi hal penting yang perlu dipastikan dalam proses persidangan
Melalui gugatan di PTUN Bandung, keputusan administrasi yang diterbitkan kepala daerah itu diuji dari sisi hukum tata usaha negara. CariPeta Wilayah Persoalan ini menjadi perhatian karena pengangkatan dewan pengawas rumah sakit daerah berkaitan dengan tata kelola, fungsi pengawasan, serta akuntabilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah. Dewan pengawas memiliki posisi penting dalam mengawasi pengelolaan rumah sakit agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Proses pengangkatan Dewas tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas serta memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan, apakah keputusan Wali Kota Tasikmalaya tersebut benar-benar mengandung cacat prosedur atau kewenangan, masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan di pengadilan.
Di sisi lain, penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil yang diajukannya di hadapan pengadilan. Kini perhatian tertuju pada kelanjutan perkara nomor 201/G/2026/PTUN.BDG, termasuk apakah pihak Wali Kota Tasikmalaya akan hadir atau mengirimkan perwakilan pada agenda berikutnya
“Keputusan pejabat publik tidak hanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, tetapi juga terbuka untuk diuji melalui mekanisme hukum”,
Hingga artikel ini disusun, belum tersedia keterangan langsung dari Viman Alfarizi Ramadhan atau Pemerintah Kota Tasikmalaya mengenai alasan ketidakhadiran tersebut. Hak jawab dan klarifikasi pihak tergugat tetap terbuka.
(HADAM)
