TASIKMALAYA Jawa Barat,onnewsone.com – Warga kota Tasikmalaya yang berprofesi sebagai advokat juga sebagai Ketua Lembaga Advokasi Kebijakan dan Aspirasi Publik Ir.H Taufiq Rahman S.H., M.H., CPCLE. menggugat surat Keputusan (SK) Wali Kota Tasikmalaya tentang pengangkatan Dewas periode 2026-2031 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terhadap Wali Kota Tasikmalaya.
Perkara bernomor 201/G/2026/PTUN.BDG tersebut dijadwalkan memasuki sidang perdana pada Kamis (12/11/2026).
Dalam pokok gugatannya, H Taufiq meminta PTUN membatalkan secara keseluruhan SK Wali Kota Nomor 500/Kep.810-Ek/2026 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas BLUD RSUD dr Soekardjo, karena kata H.Taufiq keputusan wali kota mengangkat tiga anggota Dewas RSUD dr Soekardjo tersebut mengandung sejumlah persoalan mendasar, yaitu mulai dari prosedur seleksi, komposisi keanggotaan, dan diduga ada konflik kepentingan dalam proses pengangkatannya.
“Persoalan tidak sekadar menyangkut siapa yang ditunjuk menjadi pengawas rumah sakit, proses pembentukan Dewas harus memenuhi ketentuan administrasi pemerintahan, prinsip keterbukaan, serta asas bebas konflik kepentingan”, jelasnya kemarin.
kata H Taufiq ,salah satu poin yang disorot adalah penggunaan kembali SK Tim Pengkaji Nomor 500/Kep.679-Ek/2021 tertanggal 1 Oktober 2021 dalam proses seleksi Dewas pada September 2026. SK tersebut merupakan keputusan pembentukan tim ad hoc yang tugasnya telah selesai setelah menghasilkan keputusan pengangkatan Dewas periode 2022-2027. Karena itu, penggunaannya kembali untuk proses seleksi 2026 dinilai tidak memiliki dasar kewenangan yang memadai.
Ada kejanggalan dalam kronologi rekrutmen lanjut H Taufiq, karena pengumuman seleksi anggota Dewas dibuka sejak 31 Agustus 2026, sedangkan SK pemberhentian Dewas sebelumnya baru ditandatangani wali kota pada14 September 2026.
Tak sampai di situ H Taufiq juga menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam proses seleksi. Salah satunya terkait keterlibatan Asep Goparullah yang disebut bertindak sebagai Ketua Tim Pengkaji sekaligus masih tercatat sebagai anggota Dewas aktif berdasarkan SK pengangkatan periode sebelumnya.
Selanjutnya terkait Asep Maman Permana, pada saat proses seleksi berlangsung, Asep Maman masih menjabat sebagai Asisten Daerah (Asda) III Pemkot Tasikmalaya dan baru memasuki masa pensiun pada 1 Oktober 2026,sedangkan dalam dokumen persyaratan terdapat pernyataan bahwa calon anggota Dewas tidak boleh memiliki keterikatan atau kepentingan lain yang mengganggu komitmen terhadap tugas pengawasan.
Lalu tentang keterbukaan proses seleksi masa sanggah hasil seleksi administrasi pada 9-10 September 2026 dinilai terlalu singkat kata H Taufiq,juga hasil uji kelayakan dan kepatutan disebut tidak pernah diumumkan kepada publik.
“Hal itu berpotensi menutup ruang masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengangkatan pejabat yang mengisi posisi strategis di rumah sakit milik pemerintah daerah”, tegasnya.
Juga menurut H Taufiq, komposisi tiga anggota Dewas dinilai tidak sesuai ketentuan. Dia mempersoalkan pengangkatan Asep Maman Permana dari unsur tenaga ahli, dr. Eko Anggoro Sulistyaji dari unsur pejabat bidang kesehatan, serta Demy Rahayu dari unsur keuangan.
” Saya menilai komposisi didominasi unsur birokrasi pemerintah daerah dan tidak mencerminkan pemenuhan unsur keanggotaan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2021″,rincinya.
Ada beberapa hal lain lagi yang di kritik Ketua LAKIP yaitu diantaranya :
1 Pengangkatan dr. Eko Anggoro Sulistyaji yang merupakan Kepala Puskesmas Bungursari dipersoalkan dia karena dinilai bukan pejabat perangkat daerah bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang dijadikan dasar gugatan.Juga pengangkatannya menurut Dia tidak melalui tahapan seleksi administrasi, penilaian Tim Pengkaji, maupun uji kelayakan dan kepatutan.
2. penunjukan Demy Rahayu yang merupakan kepala bidang di BPKAD juga dinilai menimbulkan persoalan terkait kesesuaian unsur keuangan dan tata kelola pengawasan.
“Atas sejumlah dalil tersebut, saya meminta PTUN membatalkan SK pengangkatan Dewas secara keseluruhan dan mewajibkan wali kota mengulang seluruh proses seleksi dari awal”, tutupnya.
Berita ini sebelumnya telah tayang di Radar Tasikmalaya
(HADAM)
