Bandung, OneNewsOne.com — Pada 26 April 2022, DPD KNPI Jawa Barat melaksanakan kegiatan Silaturahmi Ramadan di Hotel Grand Pasundan, Bandung.Kegiatan tersebut dihadiri Dewan Penasihat, jajaran MPI, pengurus DPD KNPI Jawa Barat, DPD Kokab.
Selain melaksanakan kegiatan silaturahmi pengurus dilakukan juga santunan kepada anak yatim piatu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat yang dalam sambutannya ia menyinggung tentang Kebersatuan pemuda dan pemudi jawa barat. Selain itu Dalam kesempatan tersebut Ridwan Kamil juga memerintahkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat agar segera mencairkan dana hibah DPD KNPI Jawa Barat.
Statemen Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang menyatakan bahwa kondisi faktual DPD KNPI di Jabar yang utuh disayangkan oleh Aap Salapudin, Wakil Ketua Caretaker KNPI Jabar versi Hendra Guntara.
Menurutnya, Gubernur Jabar sebagai Pembina Umum Kepemudaan di Jabar tidak etis menyatakan dan membandingkan kondisi wadah tunggal Kepemudaan di Indonesia baik-baik saja kondisinya.
Padahal kenyataanya kondisi KNPI baik di pusat maupun di daerah masih mengalami dualisme kepengurusan dan ketidakpastian hukum.
Terkait dengan ketidakpastian hukum tersebut tentu berimbas pada berbagai persoalan, termasuk diantaranya terkait dana hibah.
Saya fikir beliau dan birokrasi di pemerintah provinsi jawa barat lebih faham terkait legalitas sebuah perkumpulan yang dapat menerima dan mengelola hibah, legal standing nya harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sambung Aap.
Masih menurutnya, Gubernur Jabar seharusnya bertanggungjawab dengan kondisi kekisruhan yang terjadi di KNPI Jabar hari ini. Dimana secara sepihak Ridwan Kamil hanya mengakui salah satu pihak, dimana ia sering menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KNPI Jabar vesi Ridwansyah Yusuf tanpa memperhatikan dan menganalisis terlebih dahulu baik dalam konteks hukum dan administrasinya, dimana secara legal-formal KNPI yang diakui adalah yang memiliki SK Menkumham.
Polemik yang terjadi hari ini seyogyanya disikapi secara arif dan bijaksana oleh Gubernur Jabar, dengan memfasilitasi dan memediasi seluruh stakeholder kepemudaan di Jabar untuk mencari jalan terbaik dan solusi yang bisa diterima oleh semua pihak tanpa pandang bulu.
Sikap yang arogan dan sebelah pihak yang ditunjukan oleh Gubernur Jabar sangat disayangkan, apalagi seperti yang kita ketahui bersama yang bersangkutan saat ini memiliki niat untuk tampil di kancah politik 2024.
“Bagaimana mau mengurusi urusan nasional, jika di jabar saja masih banyak tugas dan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara komprehensif”
Ini menjadi tantangan dan tolok ukur bagi kepemimpinan Ridwan Kamil di Jabar sebelum melangkah ke kancah politik nasional yang dinamika dan kompleksitas permasalahannya lebih besar dan multi dimensi (Tim)
