TASIKMALAYA Jawa Barat OnNewsOne.com –
Pembentukan tiga pansus yang pernah di usulkan oleh anggota DPRD dari Fraksi PAN di sidang paripurna beberapa pekan yang lalu diduga akan menjadi isapan jempol belaka, pasalnya sampai berita ini ditayangkan menurut keterangan ketua DPRD kota Tasikmalaya H Aslim belum ada satupun Fraksi yang berkirim surat kepadanya terkait usulan pembentukan pansus tersebut, termasuk dari Fraksi PAN sendiri
“Wa’alaikumussalam wr wb.
Sampai hari ini belum ada surat masuk dari Fraksi yang mengusulkan Pansus.
Hatur nuhun”,
“Termasuk dari Fraksi PAN juga sampai saat ini suratnya belum masuk”
Demikian kata Kt DPRD H Aslim saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp dua hari sebelum berita ini ditayangkan, bahkan OnNewsOne.com pun menghubungi ketua Fraksi nya melalui pesan singkat juga, namun pesan yang dikirim hanya sebatas dibaca alias tidak ada jawaban.
Diantara pansus yang diusulkan oleh seorang anggota DPRD dari Fraksi PAN tersebut adalah
Pansus penyehatan managemen RSUD dr Soekarjo, pansus optimalisasi PAD dan pansus tata kelola aset daerah, namun saat dipertanyakan lebih lanjut kepada yang bersangkutan beliau menjelaskan bahwa usulan itu bukan atas nama Fraksi tapi sebagai kolektif kolegial pribadi beliau saja
“Kolektif kolegial simkuring gdh pemikiran tapi pami teu aya respon nu sanesna simkuring oge teu tiasa kukumaha kedahna ay usulan nu positif sakedahna di tandak lanjuti kunu sanes”
(“Kolektif kolegial saya mempunyai pemikiran tapi jika tidak ada respon yang lainnya, saya juga tidak bisa apa-apa seharusnya ada usulan yang positif, seharusnya ditindak lanjuti oleh yang lain” — red) demikian ucapnya.
Selanjutnya Konfirmasi yang dilakukan oleh tim OnNewsOne.com ke beberapa Fraksi di DPRD pun tidak ada tanggapan, kecuali dari Fraksi yang berlambang ka’bah melalui ketua Fraksinya Drs H Ajat Sudrajat, beliau mengatakan dengan tegas setuju untuk dibentuk pansus. Sedangkan diketahui sebagian fraksi yang sempat dihubungi dengan tujuan konfirmasi terkait pembentukan 3 pansus tersebut, adalah bisu
“Selama untuk ke arah perbaikan dan tahapan normatif ditempuh sesuai PUU, kami setuju” demikian ujar kt Fraksi PPP Drs. H Ajat Sudrajat
Dalam hal dinginnya tanggapan para Fraksi yang ada di DPRD terkait pembentukan pansus menuai kritik dari tokoh masyarakat H.Yudi Misbahul Munir. S.Ag., kata beliau tidak pantas jika para anggota Fraksi sekaligus sebagai wakil rakyat jika tidak respek terhadap usulan rakyatnya, menurut beliau tiga pansus tersebut jelas untuk kemajuan daerah kota Tasikmalaya, berarti untuk kemajuan rakyat juga.
“Usulan pembentukan Pansus itu idealnya dari fraksi, namun jika ada atasnama perorangan yang mengusulkannya ya apa salahnya minimalnya ditindak lanjuti, namun kenapa Fraksi-fraksi di DPRD seperti tidak ada respon, apalagi untuk Partai politik yang mengatasnamakan OPOSISI seharusnya itu yang pantas lebih dulu respon, namun ini tidak demikian, “sebenarnya ada apa” ujarnya.
Menurut haji Yudi jika dibentuk 3 pansus tersebut adalah tepat, karena memang hari ini yang sedang menjadi sorotan publik adalah penyehatan managemen RSUD dr Soekarjo, tentang optimalisasi PAD dan tentang tata kelola aset daerah, bahkan H Yudi menyebut pihaknya bersama tim pernah berkirim surat untuk pembentukan pansus, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut.
Tapi sangat Disayangkan kenapa fraksi-fraksi di DPRD seperti tidak mau bersuara untuk menyelesaikan masalah ini, tidak turun dengan sungguh sungguh untuk menyelesaikan masalah ini, padahal urusan rumah sakit sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat
Lalu terkait optimalisasi PAD, lanjut H Yudi karena hari ini kebutuhan untuk pembangunan kota Tasikmalaya diluar dari dana pusat juga dari PAD, tapi hari ini lagi- lagi terganjal, dan termentahkan dengan lembaga lembaga legislatif yang punya kewenangan sebagai kontroling yang padahal mampu untuk berusaha memaksimalkan PAD tersebut,
Dengan demikian H Yudi menyebut, diduga banyak aset aset daerah yang hari ini pengelolaannya, bahkan mungkin kepemilikannya diduga sudah lain ceritanya, diduga banyak aset-aset yang dimiliki yang mungkin dikuasai oleh orang -orang atau golongan tertentu yang ada kaitannya dengan legislatif
“Jadi Wajar jika masyarakat berasumsi negatif, kenapa mereka, ada apa mereka, apakah ada kepentingan tentang 3 hal tersebut, apakah mereka punya kepentingan terkait RSUD, karena terlihat mereka diduga seperti ada ketakutan bongkar bongkaran tentang rumah sakit, termasuk dengan urusan optimalisasi PAD mungkin pertanyaannya sama juga yaitu ada apa dengan mereka, apakah memang ada keciptratan dari PAD tersebut” tegasnya
H Yudipun menghimbau kepada para elite politik yang mungkin ditahun politik nanti akan membutuhkan suara rakyat, untuk berperan aktive membantu keinginan rakyat yang belum terrealisai termasuk pembentukan pansus.
“Iya seharusnya para elit politik segera menampakan diri, bukan masalah pencitraan, tapi raihlah kepercayaan rakyat dengan menyelesaikan pekerjaan yang ditunggu rakyat banyak” tutupnya
(OnNewsOne.com)
