TASIKMALAYA Jawa Barat,OnNewsOne.com – Dalam program MBG, terkait kejadian di beberapa SPPG di berbagai daerah telah menjadi sorotan BGN sebagai leadingsektor program MBG. Salah satu yang perlu di evaluasi dalam BGN yaitu tiap SPPG harus memiliki SLHS yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan di daerah masing – masing. Hal ini dikatakan pengamat sosial Rafi Faza kemarin
“Untuk mendapatkan SLHS ini SPPG harus mengikuti beberapa ketentuan yang harus d penuhi , tentunya ini bertujuan untuk progres bagi Program MBG kedepannya”,ungkap Rafi
Rafi pun merinci,agar program MBG ini berjalan sukses dengan tanpa ekses serta tidak ada lagi keracunan diantaranya harus patuh SOP dan penempuhan administrasi dengan baik.
“Sekarang tinggal bagaimana pemda dan masyarakat bisa sama – sama mengawal program ini dengan baik , diharapkan satgas daerah segera terbentuk dan bekerja , DPRD juga harus ikut memantau”
Tapi sangat di sayangkan sebutnya, bahwa Pemda dan DPRD seolah olah belum ada yang muncul dan melakukan hal yang konkrit dalam program MBG ini .
“Makanya saya berharap Dinas kesehatan harus selektif jangan mengeluarkan SLHS sebelum SPPG memenuhi semua unsur syarat dari SLHS tersebut , kalau masih ada SPPG yang nakal , kami minta SPPI untuk menindak tegas dan menutup SPPG yang nakal”, sebutnya.
Terakhir himbauan Rafi sebagai pemerhati sosial bahwa SPPI jangan takut laksanakan tugas sesuai aturan , sekalipun ada intervensi dari para elitis ( DPRD ) atau Birokrat yang memiliki Dapur , laporkan saja,pihaknya dan masyarakat akan mendukung ketika SPPI bersikap tegas demi keberlangsungan program. tutupnya
(Hadam).
