TASIKMALAYA Jawa Barat OnNewsOne.com –
Rotasi mutasi eselon III di kepemerintahan kota Tasikmalaya yang menurut dugaan masyarakat terkesan ugal-ugalan karena diduga kurang pas penempatannya itu, menuai tanggapan juga dari wakil ketua DPRD Kota Tasikmalaya H.Muslim S.Sos.,M.Si.
Kata Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya mengatakan bahwa, di tiap OPD memang perlu ada orang teknik, tapi penempatannya itu harus pas, jangan salah menempatkan orang, dan jangan menumpuk di OPD yang tidak membutuhkan apalagi jika mengorbankan OPD terkait.
“Sebenarnya di tiap OPD dibutuhkan orang teknik karena pada saat ini kalau ada pekerjaan pembangunan di serahkan kepada OPD tersebut , kalau dulu kan ke dinas teknis” ujarnya
Lanjut H Muslim, Kalau penempatan orang teknik disalah satu OPD terlalu banyak itu tidak benar, misalnya disatu sisi disalah satu OPD di perlukan, lalu disalah satu OPD menumpuk,itu namanya tidak efektive, dan jangan sampai bagian pelayanan diserahkan kepada orang teknik.
H Muslim mencontohkan, misalnya di RSUD dan Disdik berapa dibutuhkan orang teknik, namun jangan sampai bertumpuk disalah satu OPD karena jika begitu bisa disebut tidak efektive.
“Seperti di RSUD perlu orang teknik untuk PPTK, disdik juga perlu orang teknik, namun penempatannya harus benar sesuai kemampuan ASN tersebut, agar sinergitas tercipta dilingkungan kerja” kata H Muslim.
“Makanya jangan ada sistem like is like, penempatan ASN harus propesional harus di sesuaikan dengan keahliannya” tegasnya.
H Muslim pun menyebut, dalam rotasi mutasi ini memang pemerintah tidak ada kordinasi dengan pimpinan DPRD dan dilihat dilapangan memang seperti itu.
Saat ditanya ada atau tidak ada muatan politiknya di rotasi mutasi ini, H Muslim menjawab tegas Untuk ASN harus netral jangan berpolitik, siapapun pemimpinnya harus profesional saja.
“Jadi jangan ada pemikiran like is like, propesional saja, ASN jangan berpolitik harus netral, siapapun pemimpinnya harus jalur propesional saja” tutup nya.
Sementara itu Ketua LAKIP (Lembaga Advokasi Kebijakan dan Informasi Publik), Ir. H Taufiq Rahman SH,MH CPCLE , berpendapat bahwa untuk menjadi PPTK Tidak harus dari orang Teknik, orang non teknik pun banyak yang jadi PPTK.
Namun lanjutnya, Inti persoalan mutasi kali ini rasanya keliru menempatkan orang sarjana teknik sipil menjadi Kabid Pembinaan Guru. Nyambungnya dimana ? Yang ini mematikan jenjang karir tenaga pendidik dan kependidikan.
Begitu juga menempatkan sarjana teknik sipil menjadi Kabid Sumberdaya yang menangani tenaga kesehatan, obat-obatan dan Alkes. Apa tidak lebih bijak dan profesional kalau posisi tersebut dijabat oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
“Jadi bukan orangnya yang salah, karena para sarjana teknik dimaksud sebenarnya orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Yang keliru itu kebijakan penempatannya, Ini pelajaran buruk dalam membangun birokrasi yang baik dan profesional” ujar H Taufiq
(OnNewsOne.com)
