Tasikmalaya, OnNewsOne.com – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap IV kini sudah mulai pencairan, dengan memakai komoditi. Padahal, masyarakat sudah nyaman memakai uang tunai melalui kantor pos, karena melalui tunai tidak ada indikasi korupsi, beda jika dengan komoditi selalu ada keganjilan.
Keganjilan yang telah terjadi di waktu lalu tersebut telah membuat trauma penerima manfaat, mulai dari berubah-ubahnya kualitas komoditi, seperti daging ayam beku, buah yang sudah layu, beras yang tidak sesuai dengan pagu harga, bahkan pernah ada telur yang berkondisi busuk. Hal seperti itu dianggap warga sama dengan korupsi.
Salah seorang tokoh masyarakat Purbaratu sekaligus pemerhati sosial, Dendi mengatakan, para petugas yang berkecimpung di BPNT diantaranya E warong seperti tidak ada takutnya kepada aturan pemerintah. Pasalnya, mereka selalu memungut kartu KKS terlebih dahulu dari KPM, dan berani memaketkan komoditi. Padahal, itu sudah jelas dilarang oleh pemerintah karena melanggar hak asasi, juga bisa berfotensi korupsi. Terlebih, E Warong sudah menggesek ATM orang lain sebelum pencairan.
“Selain itu, dugaan korupsi yang dilakukan para pengurus BPNT dalam modus lainnya adalah adanya potongan jatah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oknum yang kedoknya infak untuk kelurahan dan kecamatan, bahkan camat dan Lurahnya pun mengakui ada jatah Rp2000,- per paket dari per KPM. Namun, walaupun begitu mereka mengaku tidak pernah minta, hanya dikasih,” katanya.
Dendi juga mengatakan, dirinya pernah mengetahui adanya telpon dari salah seorang suplier kepada warga, dirinya mengaku disuruh Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) untuk membuka bazar di lokasi pencairan dan mengarahkan para KPM membeli paket sembako, saat BPNT ditunaikan lewat pos. Menurutnta, dirinya sudah mempunyai bukti berikut rekaman percakapan suplier dengan warga.
“Saya tahu, ada seorang wanita ngaku sebagai suplier, dan meenelpon ke warga Kelurahan Singkup. Dirinya mengaku disuruh oleh kadinsos untuk kerjasama membuka bazar di lokasi pencairan. Saya ada bukti rekamannya,” ujar Dendi.
Untuk pencairan BPNT bulan April 2022 ini pun, masih dipaketkan. Dalam paketan itu, terdiri telur 8ons (12butir), daging ayam beku 4ons, 3buah apel 4ons, dan satu karung beras 13kg. Bahkan, itu disalurkan di salah satu E Warong Siluman, di Kelurahan Sukanagara, kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Warga membukyikan faktanya masih ada E warong siluman, yang hanya buka ketika ada pencairan BPNT.
“Kenapa ini harus terjadi, bukankah ini bansos, yang tidak boleh diintimidasi terlalu jauh, bahkan di pedum jangan dipaketkan, tapi realisasinya dipaketkan, kenapa para pejabat terkait tega membiarkan rakyatnya tidak merasa nyaman, dan yang lebih parah kartu KKS ditarik lebih dahulu oleh E Warong. Sedangkan, ini kan bentuk pelanggaran yang fatal,” ungkap Dendi.
Lanjut Dendi, para wakil rakyat yang duduk di komisi sosial sepertinya kurang peduli. Padahal, sebagai wakil rakyat harus responsif akan jeritan hati raktatnya.
“Harus punya sains of crisis, jangan duduk aja, lakukanlah sesuatu lewat fungsi pengawasanya yaitu panggil Dinas Sosial suruh evaluasi petugas BPNT yang diduga berakhlak begal, jika DPR tidak bisa melakukan itu secara serius, berarti benar dugaan publik bahwa ada Anggota DPR yang ikut bermain,” pungkasnya. (HY)
