TASIKMALAYA Jawa Barat OnNewsOne.com –
Para wakil rakyat secara diam-diam menyepakati kenaikan tiga item tunjangan yang di antaranya mencapai Rp 5 miliaran untuk peningkatan kesejahteraan para wakil rakyat, itu dikatakan Kepala Departemen Tata Kelola Urusan Publik (Takeup) Perkumpulan Inisiatif Bandung Nandang Suherman saat diwawancarai Radar Tasik kemarin.
Mengutif dari Radar Tasik, Nandang menyampaikan rasa ironisnya karena di tengah kondisi publik yang secara umum tengah mengalami kesulitan, ditandai dengan bertambahnya warga miskin ekstrem sebanyak tiga persen dari angka kemiskinan secara umum 14-an persen, para wakil Rakyat malah diam-diam menyepakati kenaikan tiga item tunjangan yang di antaranya mencapai Rp 5 miliaran untuk peningkatan kesejahteraan para wakil rakyat tersebut
Terpisah, Ardiana Nugraha Pengurus cabang PMII Kota Tasikmalaya mengatakan kalau hal ini terjadi berarti para anggota DPRD Kota Tasikmalaya sedang mengalami mabok masal.
Kata Ardiana,Mabok bisa diartikan dengan hilangnya kesadaran dan kontrol diri yang berkenaan dengan sikap, perbuatan serta prilaku, mabok tidak hanya dilakukan oleh berandalan saja, nampak DPRD kota Tasikmalaya secara bersama-sama, secara kolektif kolegial telah kehilangan kesadaran akan sikap dan keputusan yang telah dibuat.
“Kebijakan tersebut saya rasa sangat absurd mengingat kota tasikmalaya adalah kota yang berada dibawah garis kemiskinan dan merupakan yang tertinggi di jawa barat dengan mencapai angka 13,13 %” ucap Ardiana
Lanjut Ardiana, saat ini DPRD telah menjadi sorotan akibat dari kebijakan mabok yang telah dibuat yakni mengenai kenaikan tunjangan yang meliputi; kesejahteraan pimpinan dan anggota, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kota Tasikmalaya.
Kata Andriana, Hak dan fungsi budgeting Dewan seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dengan membuat kebijakan jobs-stimulating recovery ekonomi dengan mengusulkan atau membuat kegiatan yang lebih produktif di pemerintahan mengenai pemulihan ekonomi daerah. Artinya bahwa Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus berdasarkan kepatutan, dan kewajaran, bukan malah memperkaya diri di tengah-tengah masyarakat yang secara massal pula hidup dibawah garis kemiskinan.
“Hak budgeting Dewan jangan dimanfaatkan menjadi alat perampokan untuk mengkhianati kepercayakan publik terhadap DPRD kota tasikmalaya” tutup Ardiana.
OnNewsOne.com mencoba konfirmasi kebeberapa anggota DPRD kota Tasikmalaya melalui pesan singkat, pesan terlihat dibaca namun sampai berita ini ditayangkan para anggota DPRD yang sempat dikonfirmasi mayoritas bungkam, kecuali Kang H Murjani beliau membalas dengan santun bahwa kenaikan tersebut tidak ada, terkait berita yang sudah beredar itu sudah dijawab sama pimpinan
“Itu sdh dijawab oleh wakil dan ketua
Karena yang saya lihat juga ngak ada kenaikan”
Demikian ujar H Murjani, SE.,MM.anggota banggar DPRD Kota Tasikmalaya saat dikonfirmasi melalui seluler Rabu (30/11/2022)
(OnNewsOne.com)
