TASIKMALAYA Jawa Barat,ONewsOne.com
Naiknya harga BBM bersubsidi berupa pertalite dan solar yang diumumkan Presiden Jokowi, Sabtu (03/09/2022) lalu menuai protes banyak kalangan masyarakat diseluruh tanah air, namun hampir seluruh Partai Politik terlihat setuju atas kebijakan pemerintah pusat tersebut kecuali partai PKS.
Dikota Tasikmalaya seluruh kader dan simpatisan hingga ketua DPD turun kejalan dan penolakan tersebut disampaikan langsung dalam aksi flashmob. Di Tugu Simpang Lima, Kota Tasikmalaya, Sabtu (10/09/2022).
Ketua Dewan Etik DPD PKS Kota Tasikmalaya, Ustad Ishaq Farid, menyampaikan bahwa Pihaknya meminta kepada pemerintah supaya bisa mengkaji kebijakan kebaikan harga BBM bersubsidi itu. Pasalnya, kebijakan tersebut sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat. Apalagi, saat ini masih dalam kondisi kesulitan ekonomi, akibat terdampak pandemi Covid-19.
“Dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi itu. Tentunya, akan terjadi efek domino yaitu kenaikan harga disektor lainnya. Harus dikaji lagi kebijakan pemerintah tersebut. Tolong dengar, Pak Jokowi, keluhan sejumlah rakyat,” ucap Ustadz Ishak ditemui Saat melakukan orasinya di Tugu Simpang Lima.
Ketua DPD PKS Kota Tasikmalaya, Ustadz Dede S.IP menyampaikan. Bahwa, penolakan PKS tersebut sebagai partai politik yang memiliki tanggungjawab moral dan secara konstitusional, guna untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Supaya, kebijakan pemerintah kenaikan BBM bersubsidi, agar dibatalkan oleh Presiden Jokowi.
Apalagi beberapa waktu yang lalu, rakyat sangat terpukul oleh kenaikan harga minyak goreng. Bahkan, belum selesai harga minyak goreng melonjak, ternyata harga telur pun ikut meroket. Eksesnya, para rumah tangga diseluruh Indonesia akan semakin terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi itu. Sebab, akan terjadi efek domino yaitu kenaikan harga disektor lainnya.
Inilah 6 pernyataan sikap PKS terkait dengan kenaikan BBM Diantaranya, kenaikan itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD 45. Lalu, kondisi ekonomi yang sulit dari dampak Covid-19, inflasi, kenaikan harga pokok. Kemudian, disebabkan salah sasaran dan situasi tata kelolanya. Selanjutnya, pemerintah malah melanjutkan mega proyek pembangunan IKN dengan dana fantastis. Kemudian, banyak para ahli menyebutkan. Bahwa, ditubuh Pertamina itu ada INEFISIENSI padahal seharusnya bisa berhemat.
Selanjutnya, PKS Kota Tasikmalaya meminta kepada Walikota Tasikmalaya. Supaya, dalam kebijakan umum tambahan anggaran, pada tahun 20200-2023 harus bisa antisipasi. Agar, anggaran terhadap proyek yang tak berdampak langsung agar ditunda. Tapi, lebih prioritas saja kepada yang bisa dirasakn warga.
(OnNewsOne.com)
