TASIKMALAYA JAWA BARAT,OnNewsOne.com–
Multi permasalahan terkait bantuan sosial (bansos) berupa BPNT,PKH,BBM masih belum terpecahkan secara signifikan di kota Tasikmalaya Jawa Barat, pasalnya masih banyak masyarakat yang seharusnya layak menerima manfaat namun malah tidak pernah menerima, bahkan ada yang sudah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tapi faktanya belum pernah menerima bantuan.
Hal ini ada faktanya sebagai contoh puluhan warga RW 09, kelurahan sukanagara kecamatan purbaratu kini mengalaminya, beberapa orang janda dengan keadaan tinggal dirumah kontrakan yang sangat sederhana dan mempunyai tanggungan yang harus dibiayai namun tidak pernah menerima bantuan.
Sebut saja ibu Nenden dia hidup tanpa suami karena sudah meninggal, beliau hidup berdua bersama anak semata wayangnya yang masih duduk di sekolah dasar (SD), ada juga manula yang berusia diatas 70 tahun hidup dikontrakan yang kondisinya sangat memperhatinkan juga belum pernah tersentuh oleh yang namanya bansos.
” Saya ini punya kartu KKS namun belum pernah isi, sudah dikomunikasikan kepada petugas beberapa tahun lalu, namun sekarang belum berhasil” ujar Ibu Nenden (50) seorang janda pedagang cilok.Selasa (13/12/2022)
” kalau saya tidak pernah punya kartu KKS dan tidak pernah dapat apa-apa” ujar Salimah (54) seorang janda yang berprofesi sebagai pedagang asongan.
Adapun seorang manula yang bernasib sama bernama Mista (71), dihidup menumpang di rumah panggung kontrakan anaknya yang sangat sederhana.
Hal ini menuai tanggapan dari Anggota DPRD kota Tasikmalaya dari fraksi PDIP yang duduk dikomisi IV, H. Rachmat Soegandar, SH., MH.
Kata H Rachmat, Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya perlu memberikan perhatian khusus tentang masalah ini, sebetul nya di 9 kecamatan lain nya pun tidak sedikit terdapat kasus seperti ini. Pemkot melalui DInas Sosial bisa melakukan kegiatan pendataan yang terstruktur sistematis dan masif untuk dilakukan ajuan sesuai prosedur nya kepada kementrian sosial. Menurut saya ini yang bisa segera pemkot lakukan dan saya yakin pemkot sudah lakukan. Namun lanjut H Rachmat, fakta nya masih terdapat dan banyak ditemukan permasalahan ini dilapangan.
“Jadi menurut saya evaluasi apa yang sudah dilakukan dan terus upayakan pendataan masyarakat tidak mampu yang berhak diajukan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan sosial dan jaminan sosial lainnya” ujar H.Rachmat saat dikonfirmasi melalui pesan singkat,Selasa (13/12/2022)
Ia mengatakan hal demikian ini Perlu melibatkan RT/RW dalam kegiatan formal, bahkan ujar H Rachmat pekerjaan ini harus ada anggarannya
“Iya ini perlu melibatkan RT/RW dalam kegiatan formal, dan harus ada anggarannya dong !, kalau kegiatan formal..! ” sebutnya.
