TASIKMALAYA Jawa Barat,OnNewsOne.com – Pada tahun 2025 ini ribuan KPM atau keluarga penerima manfaat dipaksa harus menerima kenyataan pahit,karena bantuan soaial (Bansos) PKH dan BPNT yang menjadi salah satu penopang hidup tidak lagi cair di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit, gara garanya ialah dengan di terapankannya sistem verifikasi baru menggunakan pendekatan Desil DTSEN.
Oleh sistem ini masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok (desil) berdasarkan tingkat kesejahteraan dimana keluarga yang masuk dalam Desil 6 hingga Desil 10 dinyatakan tidak lagi berhak menerima bansos, walau faktanya mereka merasa masih hidup dalam keterbatasan. Menurut informasi yang terhimpun, seseorang yang mempunyai kredit ke Bank juga tidak layak menerima bansos, sedangkan banyak pedagang asongan dan buruh tani yang ikut program KUR,
Verifikasi baru ini dinilai masih banyak kesalahan diduga belum akurat menurut masyarakat, karena fakta dilapangan menunjukan banyak orang yang tidak layak menerima tapi mendapat berbagai bansos,
“Ko aneh ya, yang punya sawah pribadi lebih dari dua Hektar, yang punya rumah lebih dari dua buah , punya motor lebih dari satu, punya mobil keluaran terbaru, perhiasan banyak, beras tak pernah kurang,kok dapat bansos ?, sedangkan masyarakat yang serba kekurangan ,bahkan ada keluarga sehari- harinya hanya mampu beli beras 0,5kg sehari, malah jadi tidak dapat apa-apa, BPNT terhapus, bantuan beras juga jadi tidak ada, apalagi bansos PKH, kenapa jadi begini?” ujar Nurhayati dan beberapa orang warga yang semua bansosnya hilang saat dikonfirmasi di lokasi pendistribusian beras
Kata mereka, hal yang dikatakannya adalah fakta yang terjadi di wilayahnya. Banyak yang penerima bansos adalah orang mampu bahkan ada yang mampu ibadah haji dan umroh segala, maka beliau menantang para petugas yang berkaitan dengan verifikasi data penerima bansos untuk turun lagi ke lapangan khususnya di wilayahnya kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya untuk kerja lebih bagus, mendata lebih benar dan akurat.
Bahkan lanjutnya, ada beberapa orang yang sudah berkeluarga bertahun tahun tahun tinggal di luar wilayah Tasik bersama anak isterinya namun bansosnya masih beralamat di Tasik, itu bukti bahwa data KPM masih carut marut dan yang lebih lucu lagi orang meninggal sudah lamapun masih menerima bansos
“Iya kami tunggu petugas yang berkaitan dengan urusan data penerima bansos, untuk lakukan evaluasi terkait data KPM didampingi oleh pendamping tingkat ke rw an untuk mendata jujur tidak kagok, tegas dan berkeadilan harus tanpa reperensi, juga kepada wakil rakyat harusnya lebih mengetahui urusan pemerintah dengan rakyatnya sedang ada problem apaa ?, turunlah bantu kami” pinta seorang janda yang tak mau disebut namanya dan sudah lama bansosnya hilang.
Sedangkan petugas pendamping bansos / PKH setempat dikomfirmasi melalui sambungan celuler belum memberi tanggapan, dia akan memberikan keterangan atau jawaban secara langsung tidak mau lewat sambungan seluler, walau sebenarnya wartawan boleh mewawancari lewat telpon dan itu salah satu cara yang umum digunakan dalam jurnalistik ketika bertatap muka tidak bisa dilakukan.
H.ADAM
